Mencermati Pemilu Sandiwara di Yaman

Pekan lalu, Yaman yang dilanda kerusuhan dan demo rakyat menuntut pengunduran diri dan proses hukum bagi daktator Ali Abdullah Saleh menggelar pilpres setelah Saleh setuju dengan prakarsa yang digagas P-GCC untuk lengser dengan imbalan kekebalan hukum. Di masa pemerintahan transisi, Abd Rabbuh Mansour Hadi, wakil Saleh ditunjuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Kini di saat pemilu digelar, hanya terdapat kandidat tunggal. Ia adalah Mansour Hadi sendiri. Pemilu ini sebenarnya hanya sebuah pentas sandiwara yang disutradarai negara-negara regional dan trans regional yang mengintervensi negara ini. Adapun aktornya adalah Mansour Hadi.

 

Pemilu sandiwara ini layak untuk dicermati. Selain hanya terdapat kandidat tunggal, juga rakyat tidak memiliki hak untuk menolak. Di kertas suara hanya terdapat satu pilihan "Ya" dan tidak terdapat kata "Tidak". Dengan demikian tak heran jika Mansour Hadi memperoleh 99,8 persen suara. Di sisi lain, para sutradara asing pemilu ini juga tidak berminat mengajukan calon lain meski dari kandidat yang loyal kepada mereka.

 

Bersamaan dengan ketegangan dan krisis di Yaman, antusias warga di pilpres yang digelar Selasa 21/2 ternyata minim. Mayoritas pemilih di pilpres kali ini terdiri dari militer dan dinas keamanan pusat Yaman. Warga Yaman mengatakan, tuntutan mereka di pilpres yang digelar hari ini berdasarkan prakarsa P-GCC tidak ditampung. Di sisi lain, sejumlah warga menggelar aksi demo dan menyerang tempat pemungutan suara (TPS) serta merobek kartu suara.

 

Warga kota Taizz di selatan Yaman juga menggelar aksi serupa dan menuntut boikot terhadap pilpres yang digelar hari ini. Para demonstran menyuarakan penentangannya atas kandidat tunggal, Abd Rabbu Mansour Hadi. Sementara 13 kelompok al-Houthi di Propinsi Sa'dah, Utara Yaman juga menggelar pertemuan mengajak warga memboikot pilpres. Al-Houthi menilai pilpres kali ini sebagai sarana menerapkan kebijakan Amerika Serikat di Yaman serta menginjak-injak darah para syuhada revolusioner. Kubu ini menekankan, pemilu hari ini adalah sandiwara AS, pelecehan serta pengkhianatan terhadap rakyat Yaman.

 

Sementara itu, pasukan keamanan pemerintah gencar melakukan penumpasan warga yang tengah protes atas pemilu kalu ini. Di Aden, pasukan keamanan menewaskan dan menciderai puluhan warga. Pilpres ini sama sekali tidak mencerminkan demokrasi. Proses ini tak lebih hanya sandiwara serta pengesahan Mansour Hadi sebagai pengganti Saleh sesuai dengan skenario garapan Arab Saudi dan Amerika Serikat. Buktinya adalah, dalam kondisi pemilu seperti ini Washington mengaku puas dengan proses pemilu di Yaman. Amerika Serikat, memuji pemilihan presiden di Yaman sebagai pemungutan suara "yang sangat kuat dan positif" oleh rakyat Yaman dalam proses peralihan kekuasaan yang disepakati oleh pemimpin mereka.

 

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Yaman karena "berhasil melaksanakan" pemilihan umum. Ia menyoroti banyaknya pemilih yang datang, terutama dari kalangan perempuan dan pemuda. Nuland menandaskan,"Kami menganggapnya sebagai referendum yang sangat kuat dan positif oleh rakyat Yaman dalam proses peralihan yang telah disepakati para pemimpin mereka. Itu adalah pemilihan umum yang jelas demokratis." Statemen ini sangat transparan membuktikan intervensi AS di pemilu Yaman, padahal jelas-jelas pemilu ini tidak menunjukkan demokrasi sejati, meski demokrasi yang diusung AS sendiri.

 

Pemilu ini tak lebih sekedar konspirasi untuk merusak revolusi rakyat Yaman. Konspirasi ini didalangi oleh perwira tinggi Yaman, pasukan yang berafiliasi dengan Riyadh, kedubes Arab Saudi dan AS di Sanaa untuk mempertahankan anasir-anasir rezim Saleh. Bertepatan dengan digelarnya pilpres di Yaman, John O. Brennan, penasehat Presiden AS di bidang keamanan nasional dan anti terorisme berkunjung ke Sanaa. Dalam kesempatan tersebut, Brennan bahkan merilis statemen yang mengklaim Mansour Hadi mitra utama Washington di perang anti terorisme dan al-Qaeda. Kehadiran Brennan bertepatan dengan digelarnya pemilu sandiwara di Yaman menunjukkan dengan jelas bahwa pemilu ini tak lebih sebuah konspirasi yang disusun sebelumnya untuk mencegah kedaulatan rakyat negara ini dalam menentukan nasibnya sendiri.

 

Pemilu sandiwara Yaman dengan kandidat tunggal skenario AS digelar di saat Washington mengklaim sebagai pembela demokrasi. Klaim ini juga menjadi agenda propaganda media mereka khususnya untuk negara-negara Timur Tengah. Namun dalam prakteknya, demokrasi yang digembar-gemborkan AS hanya sesuai dengan kepentingan Gedung Putih. Apalagi di Timur Tengah. Klaim demokrasi AS hanya didengungkan Washington untuk mempertahankan Rezim Zionis Israel dan hegemoni politik di kawasan.

 

Sikap dualisme AS soal demokrasi sangat kentara di Suriah dan Yaman. AS, Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar menekan Bashar Assad di Suriah dengan dalih pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta mengabaikan demokrasi. Tekanan dan ancaman terhadap pemerintah Assad sampai pada tahap mereka mengorganisir kelompok bersenjata untuk memusuhi Damaskus. Senator John McCain secara transparan meminta pengiriman senjata modern kepada kubu anti Assad. Barat berusaha mengulang skenario intervensi militer di Libya untuk diterapkan di Suriah. Namun mereka lupa bahwa kondisi di Suriah berbeda dengan Libya, Assad mendapat dukungan mayoritas rakyatnya berbeda dengan Muammar Gaddafi.

 

Para pengklaim demokrasi ala AS di Suriah menempuh berbagai cara-cara brutal mulai perang hingga perusakan struktur ekonomi, politik dan militer di negara ini. Aksi mereka ini mendapat dukungan penuh dari dua negara Arab, Arab Saudi dan Qatar yang rela memberikan bantuan finansial dan politik. Kedua negara ini juga aktif menekan Assad dengan berbagai cara, mulai dari Liga Arab hingga PBB. Menangguhkan keanggotaan Suriah di Liga Arab serta resolusi di PBB anti Suriah juga ulah kedua negara Arab ini yang menjadi kepanjangan tangan Amerika Serikat di kawasan.

 

Namun di Yaman, sikap AS serta anggota P-GCC berbeda dengan di Suriah. Rakyat Yaman sejak satu tahun lalu menggelar aksi demo damai menuntut pengunduran diri Ali Abdullah Saleh. Aksi ini mendapat jawaban kejam dari pasukan keamanan Yaman. Timah panas pun menerjang para demonstran sehingga mengakibatkan jatuhnya puluhan bahkan ratusan korban. AS dan P-GCC  berusaha mempertahankan kekuasaan Saleh dengan berbagai cara. Seiring dengan tumbangnya diktator Mesir, Tunisia dan Libya, maka berlanjutnya kekuasaan Saleh sepertinya tak mungkin. Oleh karena itu, Barat dan P-GCC mulai merancang strategi baru untuk mencari pengganti Saleh.

 

AS dan Arab Saudi lebih mengkhawatirkan aksi demo rakyat Yaman di bading dengan kebangkitan Islam di negara Arab lainnya. Bagi AS, pemerintahan Saleh merupakan nilai plus tersendiri bagi Gedung Putih, bukan hanya karena Sanaa senantiasa mengiringi kebijakan mereka, namun juga Saleh menjadi wakil Gedung Putih menumpas gerakan anti Amerika. Arab Saudi juga sangat mengkhawatirkan aksi protes rakyat Yaman. Arab Saudi sangat tertekan dan terancam dengan meletusnya kebangkitan Islam di dekat perbatasannya, baik di Bahrain maupun di Yaman. Kekhawatiran Riyadh ini dapat disaksikan dari sikap mereka yang tak tanggung-tanggung mengirim pasukannya ke Bahrain untuk menumpas aksi demo rakyat Manama serta membombardir kawasan Syiah di Yaman. Dengan dukungan penuh AS, Arab Saudi berusaha keras memadamkan aksi demo di Yaman.

 

Pemerintah AS dan rezim di kawasan dalam menghadapi aksi demo anti diktator despotik rakyat Yaman menunjukkan bahwa mereka tidak ragu-ragu memanfaatkan demokrasi demi kepentingannya. Oleh karena itu mereka mendalangi pilpres sandiwara di Yaman. Aksi AS ini mengingatkan kita pada perkataan mantan Menteri Luar Negeri AS, Condoleezza Rice. Rice di tahun 2006 saat mereaksi kemenangan Hamas di pemilu yang digelar secara transparan dan bebas serta di bawah pengawasan tim pemantau internasional mengatakan,"Kami memiliki dua kategori bagi demokrasi, ada demokrasi baik dan ada demokrasi buruk. Demokrasi baik adalah demokrasi yang kami dukung dan benarkan."

 

Artinya jika sebuah negara menegakkan demokrasi pro AS maka itu berarti dalam pandangan Washington demokrasi benar. Namun jika ada negara yang mengembangkan demokrasi namun tidak selaras dengan kebijakan dan kepentingan AS, meski proses ini telah memenuhi seluruh kriteria demokrasi itu sendiri, namun dalam pandangan Washington, demokrasi seperti ini adalah demokrasi buruk. Contohnya, pemerintahan diktator terguling Hosni Mubarak di Mesir dan Zine El Abidine Ben Ali di Tunisia adalah demokrasi yang baik. Namun pemerintahan Republik Islam Iran yang sangat demokratis karena bertentangan dengan kepentingan AS maka manjadi demokrasi buruk dan ancaman bagi keamanan kawasan.

 

Sekali lagi, apa yang terjadi di Yaman kembali membongkar klaim palsu para pendukung demokrasi. Pemilu sandiwara di Yaman tak lebih upaya untuk meredam aksi demo rakyat dan melegalisasi kepemimpinan Mansour Hadi. Padahal hingga saat ini, pos-pos penting di militer masih dikuasai antek-antek Ali Abdullah Saleh. Di sisi lain, saat pelantikan dan sumpah jabatan Mansour Hadi, Ali Abdullah Saleh kembali ke Yaman untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa dirinya masih memegang kendali politik di negara ini. Harus diakui strategi Barat dan Arab ini akan pasti mempengaruhi kebangkitan rakyat di negara ini. Dan dampak minimalnya adalah lambannya hasil yang akan diperoleh oleh perjuangan rakyat Yaman. Namun yang pasti hal ini tidak akan mengendorkan semangat rakyat negara ini untuk terus berjuang. Sekali lagi, gelombang kebangkitan Islam tidak akan surut dan rakyat Yaman pun tidak akan berhenti berjuang hingga seluruh akar anasir Ali Abdullah Saleh tercabut.(IRIB Indonesia)