Majelis Rendah Mesir belum lama ini menyetujui sebuah dokumen yang menyatakan bahwa Israel adalah musuh nomor satu Mesir dan menyerukan pengusiran duta besar Israel dan menghentikan ekspor gas ke rezim Zionis. Keputusan ini merupakan bahaya bagi kelanjutan eksistensi Israel di kawasan dan isyarat pemutusan hubungan politik antara Kairo dan Tel Aviv.
Dokumen itu juga menegaskan bahwa revolusi Mesir tidak akan pernah menjadi teman, mitra atau sekutu bagi entitas Zionis. Deklarasi parlemen baru Mesir menyatakan Israel sebagai musuh dan pemerintah Kairo diminta untuk meninjau semua hubungan dan kesepakatan dengan musuh tersebut. Pada tahun 1979, Mesir menjadi negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel. Mesir juga harus memasok gas ke Israel sebagai bentuk implementasi butir-butir ekonomi dari perjanjian perdamaian yang disponsori oleh Amerika Serikat.
Masalah memasok gas ke Israel selalu menjadi topik perdebatan di Mesir. Revolusi tahun lalu telah mengubah cara pandang rakyat Mesir terhadap Israel dan melihat Zionis sebagai musuh yang menggerogoti Mesir selama ini. Sejak tumbangnya rezim Hosni Mubarak, lebih dari 13 kali pipa transfer gas antara Mesir, Yordania, dan Israel diledakkan oleh anasir-anasir anti-Zionis.
Kaum revolusioner mulai menyuarakan penentangan mereka terhadap kelanjutan hubungan tradisional Kairo dan Tel Aviv. Selama ini, Mesir yang dikenal sebagai ikon dunia Islam, selalu menuai kritik karena memberi pengakuan resmi kepada musuh umat Islam. Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Camp David tahun 1979, Mesir mengakui eksistensi Israel dan sebagai imbalannya, Israel mengosongkan Gurun Sinai yang diduduki dalam Perang Enam Hari.
Perjanjian itu telah membuka pintu bagi Zionis untuk memasuki dunia Islam dan melakukan upaya-upaya untuk menancapkan pengaruhnya di negara-negara Muslim regional lainnya, termasuk Yordania. Dengan demikian, Tel Aviv mampu menemukan sekutu dan mitra strategisnya di antara negara-negara Arab.
Selain itu, Mesir juga telah menjadi gerbang bagi Zionis untuk menjangkau benua Afrika. AS sebagai pelindung utama rezim itu juga meraup banyak keuntungan dari Camp David, termasuk penempatan pasukan reaksi cepat AS di pangkalan militer Gurun Sinai.
Kritikan terhadap perjanjian Camp Daviv terdengar nyaring sejak dimulainya pemberontakan rakyat di Mesir. Ketegangan di perbatasan Rafah dan Gurun Sinai semakin menggoyah hubungan Kairo dan Tel Aviv. Konflik di kawasan El Arish juga menambah rumit hubungan kedua pihak dan mengundang reaksi Washington. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mendesak pemerintah Mesir untuk menjamin keamanan Gurun Sinai sehingga tidak mengusik rasa aman Israel.
Meski demikian, kemarahan rakyat Mesir terhadap Israel sudah tidak bisa dibendung dan akhirnya ditumpahkan dengan menyerang dan menduduki Kedutaan Besar Zionis di Kairo. Aksi ini merupakan pukulan telak bagi Tel Aviv dan memaksa mereka untuk memanggil pulang dutanya dari Mesir. Empat hari setelah peristiwa itu, Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf mengatakan, kesepakatan damai dengan Israel bukan sesuatu yang harus diagungkan. Ditegaskannya, perjanjian Camp David bukan sesuatu yang suci dan perubahan dapat terjadi.
Oleh karena itu, Israel perlu bersikap lebih hati-hati dan memikirkan dampak-dampak pembatalan perjanjian tersebut. Mesir baru juga terusik dengan manuver-manuver Zionis di Jalur Gaza dan Kairo bahkan mengutuk serangan terbaru Israel di kawasan. Menteri Luar Negeri Mesir Mohamed Kamel Amr mengatakan, "Mesir saat ini mengerahkan segenap upaya dan mendesak segera diakhirinya serangan Israel untuk mengakhiri pertumpahan darah saudara-saudara kita." (IRIB Indonesia/RM/NA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar